Month: January 2020

Kominfo Membuat Mesin Sensor Internet Seharga  ‘Rp 194 Miliar’

Kominfo Membuat Mesin Sensor Internet Seharga  ‘Rp 194 Miliar’ – Tak bisa dipungkiri, saat ini dunia Internet di seluruh dunia marak dengan beredarnya konten negatif, baik itu yang mengandung unsur ujaran kebencian, terorisme, radikalisme, hingga pornografi anak. Untuk menangkal penyebaran yang tak terkendali, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memperbarui fitur aduan konten negatif yang ada di situsnya.

Dimulai pada bulan agustus tahun 2019 kemarin,  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) resmi meluncurkan pembaruan fitur tersebut, di mana aduan konten negatif yang dilaporkan di situsnya kini bisa dilacak terus prosesnya oleh si pelapor.

“Sekarang kita lebih transparan lagi, jadi masyarakat bisa mengadukan konten negatif kemudian bisa mengetahui sejauh mana prosesnya berjalan. Masyarakat berhak mengetahui sudah sejauh mana aduannya diproses,” idnpoker ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dalam acara soft launching fitur tersebut di gedung Kemkominfo, Jakarta.

Kominfo Membuat Mesin Sensor Internet Seharga  'Rp 194 Miliar'

Layanan ini disediakan oleh Kemkominfo bagi masyarakat untuk melaporkan konten negatif yang dijumpai ketika berselancar di dunia maya. Fitur aduan konten negatif tersebut bisa dilihat di bagian pojok kanan atas situs Kominfo.go.id atau langsung ke situs Aduankonten.id.

Kepala Bidang Sistem dan Data Kemkominfo, Yessi Arnez, menjelaskan hadirnya pembaruan tersebut untuk mempermudah pengaduan, pendaftaran, mengunggah, dan memantau proses aduan konten negatif yang menggunakan sistem berbasis ‘ticketing’.

Untuk melaporkan konten negatif di fitur ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yakni sebagai berikut.

– Masukkan email dan password

– Login

– Verifikasi email

– Masukkan identitas dan data nomor induk KTP

– Masukkan laporan berupa tautan dan gambar screenshot sebagai bukti

– Kirim laporan dan tim konten aduan akan memprosesnya

– Pengguna bisa memantau terus prosesnya dan mendapatkan notifikasi setiap ada pembaruan dari laporannya

Kominfo Membuat Mesin Sensor Internet Seharga  'Rp 194 Miliar'

Konten yang diadukan lewat layanan ini bisa berupa situs, URL, akun media sosial, aplikasi mobile, idn poker dan software yang memenuhi kriteria sebagai informasi atau dokumen elektronik bermuatan negatif sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Cek Proses Aduan

Saat mengecek proses aduan, pengguna bisa melihat apa prioritas dari laporannya dan juga status aduannya yang sudah berjalan sampai mana. Laporan itu sendiri masih dalam tahap pengujian dan saat ini aduan yang masuk akan diproses dengan batas waktu 7 hari.

“Belum tahu kecepatannya (proses aduan) karena masih dalam tahap pengujian, kami ingin melihat dulu bagaimana animo masyarakat dalam melaporkan konten negatif. Saat ini memang 7 hari, tapi kalau animonya tinggi kita akan menyewa orang lebih banyak,” ujar Semuel A. Pangerapan, Dirjen Aptika Kemkominfo, di tempat yang sama.

Semuel menjelaskan, fitur ini bukanlah baru melainkan ada tambahan dengan fitur pelacakan proses aduannya. Ia juga mengatakan, aduan konten negatif yang terdapat dalam sebuah situs dan terbukti melanggar akan ditindaklankjuti ke operator telekomunikasi karena penapisannya berbasis DNS. Sementara untuk konten di platform media sosial akan dilaporkan ke perusahaan masing-masing untuk ditindaklanjuti.

Meski begitu, Kemkominfo menjanjikan proses yang juga cepat terkait aduan konten media sosial tersebut. “Sejak mengundang platform over-the-top (OTT) untuk bertemu, proses yang kita laporkan ke mereka sekarang lebih dari 50 persen percepatannya mereka menanggapi laporan,” ucap Semuel.

Awal Agustus di tahun kemarin, Kemkominfo memang sedang gencar memanggil para pengelola platform OTT di Indonesia, seperti Facebook, Twitter, Telegram, hingga Google, yang diajak berunding terkait penanganan konten negatif di masing-masing layanan.

Dengan adanya pembaruan fitur ini, masyarakat diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam menangkal konten negatif di dunia maya. Selain itu, Kemkominfo juga membuka layanan pengaduan konten negatif lewat aplikasi pesan WhatsApp, pelapor cukup memasukkan nama, konten laporan, dan screenshot ke nomor 08119224545.

Pada awal Oktober lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengumumkan bakal membangun sebuah mesin sensor konten internet untuk mengendalikan penyebaran konten negatif di Indonesia. Konten-konten seperti pornografi, terorisme, radikalisme, hingga berita palsu di dunia maya bakal dipantau melalui mesin tersebut.

Mesin ini rencananya bakal mulai beroperasi pada Desember mendatang dengan tugas utama melakukan penapisan alias filter konten negatif di dunia maya. Kini proses pengembangan mesin tersebut sudah mencapai tahap 50 persen, seperti yang diungkapkan oleh Semuel A. Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo saat ditemui di gedung Kemkominfo.

Menurut rencana, mesin sensor Internet ini akan memiliki total 45 server. Namun, Semuel tidak menjelaskan lebih lanjut soal kapasitas masing-masing server. Lokasi server ini nantinya tidak berada di gedung Kemkominfo, melainkan di tempat lain sementara di gedung Kemkominfo hanya ada pengendalinya saja.

“Barang-barang sudah ada, lantai atas sudah dibongkar (gedung Kemkominfo). Sekarang prosesnya, barang-barang sudah ada. Sisanya 50 persen lagi,” kata Semuel.

Ia menuturkan, mesin sensor ini akan mempermudah penapisan konten negatif yang beredar di internet, di mana mesin tersebut akan terus melakukan pencarian dan mengumpulkan konten negatif secara otomatis di berbagai platform. Teknologi kecerdasan buatan disematkan ke dalam mesin tersebut untuk meningkatkan kemampuan operasinya dalam mengenali konten negatif.

“Secara aktif mesin ini mencari terus. Mesinnya tanpa ditunggui mencari terus, mengumpulkan. Media sosial juga bisa selama akunnya terbuka, tidak terkunci,” paparnya.

Pihak yang bertanggung jawab untuk memproduksi mesin ini adalah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), yang menjadi pemenang lelang pengadaan perangkat tersebut dengan harga koreksi Rp 194 miliar.

Meski begitu, Semuel tetap meminta masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam melaporkan konten-konten negatif yang dijumpai ketika berselancar di internet.

DPI sendiri merupakan teknologi yang diterapkan di router dan bisa difungsikan banyak hal, mulai dari filter dan blokir konten Internet, mendeteksi serangan malware hingga memantau aliran data secara real-time.

Fungi yang disebut terakhir ini yang dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran keamanan privasi masyarakat, karena operator dapat memantau aliran data atau pengumpulan data dari masyarakat.

Kabar tersebut langsung dibantahkan oleh Dirjen APlikasi Informatika Kemkominfo, Semuel A. Pangerapan. Dalam jumpa pers Senin (9/10), Semuel menyebut mesin sensor Internet mereka tidak memakai sistem DPI, melainkan memakai sistem crawling.

“Sistem ini bukan sistem yang digosipkan di luar ada DPI. Kita tidak membeli sistem DPI,” kata pria yang akrab disapa Semmy. “Sistem crawling adalah sistem yang tadinya orang secara manual membuka website satu-satu (untuk penanganan konten negatif) sekarang dilakukan otomatis karena ada bot dan AI yang dipasang. Mesin akan crawling, menganalisis konten-konten negatif tersebut.”

Tujuan diadakannya mesin sensor Internet ini adalah untuk menyaring Internet Indonesia dari konten-konten bermuatan negatif, seperti pornografi, terorisme, separatisme, kekerasan terhadap anak, dan konten lainnya yang melanggar undang-undang.

Lelang pengadaan mesin sensor internet ini dibuka pertama kali pada 30 Agustus 2017 lalu. Semuel mengungkapkan ada 72 perusahaan yang mendaftar, namun hanya ada 21 yang mengirim dokumen,  dan diseleksi terus hingga keluar nama PT Inti sebagai pemenang.

Kerja Sama Kominfo dan PSN Membuat Satelit Satria

Kerja Sama Kominfo dan PSN Membuat Satelit Satria – Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo) telah menyiapkan satelit multifungsi Satelit Indonesia Raya (Satria) untuk menyebarkan akses internet cepat di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) punya misi menyebarkan akses koneksi internet ke seluruh wilayah Indonesia. Itu bukan hal mudah mengingat Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas dengan berbagai kepulauan dan beragam bentuk geografis.

Satelit Satria menggunakan teknologi High Troughput Satellite (HTS) yang memiliki kapasitas kecepatan internet hingga 150 Gbps. Satelit ini nantinya dapat membantu pemerintah dalam memeratakan akses internet di hampir 150 ribu titik seluruh Indonesia.

Kerja Sama Kominfo dan PSN Membuat Satelit Satria

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menjelaskan, satelit Satria ini berbeda dengan satelit yang telah dimiliki oleh Indonesia sebelumnya, seperti yang dioperasikan BRI, Telkom, dan Indosat.

Satelit Satria merupakan satelit yang didesain khusus untuk jaringan internet, bukan untuk fungsi yang lain, seperti broadcasting atau telekomunikasi seluler.

Analogi satelit yang lain seperti misalnya  truk, truk itu dapat mampu untuk mengangkut orang, truk dapat ngangkut barang dan juga dapat ngangkut barang-barang lainnya. idn play Satelit Satria, ini bus yang hanya mengangkut orang dengan kursinya. Ini hanya untuk internet, karena kita sudah memasuki era internet dan kebutuhan internet kita bandwidth kita makin lama makin besar,” ungkapnya dalam acara Penandatanganan KBPU Satelit Multifungsi Satria di Jakarta.

Kerja Sama Kominfo dan PSN Membuat Satelit Satria

Rudiantara juga menjelaskan manfaat dari satelit Satria untuk Indonesia, jika berhasil mengangkasa. Akses internet yang diberikan bisa meningkatkan pelayanan publik, mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, keamanan, hingga pemerintahan daerah. Nantinya, satelit ini akan menghubungkan sekolah, puskesmas, kantor desa, atau kelurahan, di seluruh Indonesia dengan jaringan internet.

1. Sektor pendidikan. Satelit Satria dapat mendukung penyediaan layanan internet cepat di 93.400 titik sekolah SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah, dan Pesantren seluruh Indonesia.

2. Sektor kesehatan. Satelit Satria mampu memberikan akses internet di 3.700 titik puskesmas, rumah sakit, dan layanan kesehatan lainnya, sehingga memudahkan konektivitas layanan kesehatan terutama di daerah 3T.

3. Sektor keamanan. Satelit Satria dapat membantu TNI dan POLRI dalam menfasilitasi layanan internet cepat di 3.900 titik untuk memenuhi kebutuhan administrasi pertahanan dan keamanan.

4. Sektor pemerintah daerah. Untuk mendukung 47.900 titik kantor desa/kelurahan dan kecamatan di Indonesia, satelit Satria akan menghubungkannya secara online dengan internet, sehingga pelayanan pemerintah berbasis elektronik (e-government) bisa efektif.

5. Sektor keuangan. Satelit Satria mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi), guna mendorong percepatan realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesia.

Diharapkan satelit Satria bisa mengorbit pada tahun 2023 dan mulai dibangun pada akhir 2019. idnplay Manufaktur satelit asal Prancis, Thales Alenia Space, dipercaya merakit satelit Satria yang diperkirakan meluncur dengan roket Ariane 5 Upper/6.2 atau Falcon 9-5500.

Kominfo mengandeng konsorsium PSN sebagai pelaksana satelit Satria. Konsorium PSN adalah pemenang tender lelang satelit Satria dan telah membentuk PT Satelit Nusantara Tiga yang terdiri empat perusahaan: PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera.

Tak cukup hanya mengandalkan Palapa Ring, Kominfo lantas mencoba membangun satelit multifungsi Satria (Satelit Indonesia Raya). Satelit ini disebut mampu menghadirkan internet berkecepatan tinggi untuk daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan informatika (Menkominfo) Rudiantara menjelaskan, satelit Satria yang akan dibangun mulai akhir 2019 ini diklaim menjadi satelit dengan kapasitas terbesar di Asia.

“Satelit ini merupakan yang pertama terbesar di Asia, untuk kelas di atas 100 GB di dunia sekitar nomor lima dari sisi kapasitas,” katanya dalam acara Penandatanganan KBPU Satelit Multifungsi Satria di Jakarta.

Pria yang akrab disapa Chief RA ini sempat mengenang masa kejayaan Indonesia dalam mengembangkan teknologi satelit. Menurutnya, Indonesia pernah menjadi negara nomor tiga satelit milik sendiri.

“Tahun 70-an kita jadi negara nomor tiga di dunia mempunyai satelit sendiri, tapi setelah itu kita tenggelam. Kita bukan mau bersombong-sombongan satelit, tapi dari sisi kebutuhan ini akan meningkatkan posisi Indonesia bahwa kita negara yang dilandasi infrastruktrur komunikasi, terutama internet satelit,” tambahnya.

Satelit Satria merupakan satelit berjenis High Troughput Satellite (HTS) yang memiliki kapasitas 150 Gbps. Satelit ini nantinya akan membantu pemerintah dalam memeratakan akses internet di hampir 150 ribu titik di seluruh Indonesia.

Perusahaan asal Prancis, Thales Alenia Space, akan dilibatkan untuk merakit satelit Satria. Sementara peluncurannya bakal memanfaatkan roket Ariane 5 Upper/6.2 atau Falcon 9-5500.

Akses internet tersebut akan difokuskan ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) yang tidak terjangkau jaringan Palapa Ring. Manfaat internet akan digunakan untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan membantu keamanan di daerah 3T.

Untuk pelaksanaanya, Kominfo mengandeng konsorsium PSN (PT Pasifik Satelit Nusantara) karena sebagai pemenang tender lelang satelit Satria yang mengalahkan konsorsium Grup Djarum. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan penandatangan kerja sama dengan konsorsium PSN (PT. Pasifik Satelit Nusantara) untuk memuluskan pembangunan satelit multifungsi Satria (Satelit Indonesia Raya). Penandatangan dilakukan di Museum Nasional, Jakarta

Keduanya melakukan kemitraan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membantu pendanaan pembangunan satelit Satria, mulai dari tahap pembuatan, pengoperasian, hingga pemeliharaan selama 15 tahun. Total dana yang dibutuhkan mencapai Rp 21,4 triliun.

Konsorium PSN telah membentuk Badan Usaha Pelaksana (BUP), PT Satelit Nusantara Tiga, yang terdiri empat perusahaan: PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera.

Kemitraan ini akan membantu pendanaan pembangunan satelit Satria, mulai dari tahap pembuatan, pengoperasian, hingga pemeliharaan selama 15 tahun. Skema yang dipilih oleh Kominfo adalah Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Skema KPBU dilakukan oleh Kominfo dengan konsorsium PSN sebagai pemenang tender lelang satelit Satria yang mengalahkan konsorsium Grup Djarum. Selain Kominfo dan konsorsium PSN, ada juga penandatanganan perjanjian penjaminan proyek yang dilakukan PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) dengan PT Satelit Nusantara Tiga (konsosium PSN) sebagai Badan Usaha Pelaksana dan Perjanjian Regres proyek dengan Kominfo sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. “Kerja sama ini sangat menguntungkan pemerintah. Bisa lebih cepat membangun dan disebut KBPU ini karena tidak membebani APBN secara langsung. Ini untuk semua sampai 15 tahun,” katanya dalam acara Penandatanganan KBPU Satelit Multifungsi Satria di Jakarta,

Anggaran yang dibutuhkan untuk pembuatan sampai pemeliharaan satelit Satria bisa mencapai Rp 21,4 triliun dengan masa beroperasi mencapai maksimal 15 tahun. Untuk peluncurannya sendiri diperkirakan dilakukan pada akhir tahun 2022 dan beroperasi pada 2023.

.

“Perkiraan nanti, 1 April kita akan mengumumkan pemenang konsorsium untuk satelit Satria. Saat ini tinggal dua perusahaan dalam negeri ya, Konsorsium Iforte dan PSN,” ungkap Rudiantara.

Kebebasan Internet di Indonesia Menurun

Kebebasan Internet di Indonesia Menurun – Riset terbaru Freedom House mengkategorikan Indonesia sebagai negara yang “bebas sebagian” dalam kebebasan berinternet. Indonesia mendapat skor 51/100, turun tiga poin dari tahun sebelumnya. Adapun skor yang diberikan oleh Freedom House dalam skala 100 hingga 0, dengan skor 100 mewakili kondisi paling bebas, atau dibagi menjadi 3 yakni 100-70 (bebas), 69-40 (bebas sebagian) dan 39-0 (tidak bebas).

Penelitian tersebut dibagi dalam tiga aspek yaitu hambatan untuk mengakses dengan nilai 14/25, aspek pembatasan konten 19/35 dan aspek pelanggaran hak pengguna mendapat nilai 18/40.

Dilansir dari VOA Indonesia, Jumat (08/01/2020), penyebab penurunan kebebasan Internet Indonesia antara lain adanya pembatasan akses ke media sosial, manipulasi konten untuk kepentingan politik pada pemilu April 2019, dan kematian jurnalis Muhammad Yusuf pada 2018 dalam tahanan polisi.

Kebebasan Internet di Indonesia Menurun

Dalam persiapan Pilpres lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mempekerjakan 70 staf untuk memantau medsos secara real time dan mengancam akan menuntut mereka yang melanggar hukum. Kemkominfo juga melaporkan telah memblokir 961.456 situs web yang berisi ‘konten negatif’.

Lembaga yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara, Safenet memperkirakan kondisi kebebasan Internet di Indonesia akan terus memburuk pada tahun depan. Koordinator Regional Safenet Damar Juniarto mengatakan, perkiraan tersebut mengacu kepada menteri Kominfo yang baru, yang akan melanjutkan kebijakan pembatasan Internet saat kondisi ‘kacau’.

Ditambah lagi, kata Damar, pembatasan Internet juga tidak hanya pasca-Pilpres pada April lalu. s128 Namun pemerintah juga beberapa kali memblokir akses Internet seluler di Papua dan Papua Barat seiring dengan aksi yang meluas di sana pada September lalu.

Damar menambahkan kondisi ini menandakan masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk memastikan kebebasan Internet dapat terpenuhi pada masa mendatang. Khususnya memastikan pembatasan Internet dan manipulasi konten untuk kepentingan politik, serta pelanggaran hak pengguna terulang kembali.

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel A. Pangarepan mengatakan pembatasan fitur media sosial pasca-Piplpres lalu dilakukan untuk menjaga kestabilan keamanan menyusul demo-demo di Jakarta pada Mei lalu. Kata dia, kebijakan tersebut juga diumumkan secara terbuka ke masyarakat.

“Kenapa kita tutup, karena yang beredar di medsos tidak punya kaidah jurnalistik. Mereka memang benar-benar ingin menyebarkan hoaks. Tapi kita tidak menutup bagi media, saat kejadian semua televisi memberitakan dan seluruh Indonesia melihat,” jelas Semuel ke VOA, Kamis (08/01).

Semuel Pangarepan mengatakan kebijakan pembatasan fitur media sosial dan pemblokiran Internet sudah sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kata dia, pemerintah juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan kebijakan serupa dalam situasi yang rusuh atau kacau.

Kebebasan Internet di Indonesia Menurun

Namun demikian, Semuel membantah jika pemerintah memblokir platform yang melayani komunitas LGBT dan Netflix. Menurutnya, pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah hanya terjadi jika ditemukan pornografi dalam platform tersebut.

Di samping itu, Semuel menjelaskan pemerintah juga melakukan gerakan-gerakan literasi di berbagai daerah untuk memerangi penyebaran hoaks. Kemen Kominfo juga akan membuat peraturan menteri yang akan mengatur penyedia platform agar lebih bertanggung jawab terhadap konten yang beredar. daftar s128 Menurut Semuel, peraturan menteri tersebut ditargetkan akan keluar pada tahun ini.

Runtuhnya pemerintahan otoriter era Orde Baru pada tahun 1998 memunculkan harapan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang demokratis. Meski demikian, studi terbaru justru menunjukkan bahwa kebebasan internet di Indonesia, sebagai salah satu aspek demokrasi, sedang menurun.

Riset terbaru yang dilakukan Freedom House, lembaga penelitian yang berfokus kepada hak politik dan kebebasan sipil, menunjukkan bahwa kebebasan internet di Indonesia turun 3 poin dari tahun-ke-tahun ke angka 51/100. Sebelumnya, pada tahun 2018, riset bertajuk Freedom on The Net ini menilai kebebasan internet Indonesia berada di angka 54/100.

Dengan nilai tersebut, Freedom House mengkategorikan Indonesia sebagai negara yang ‘sebagian bebas’ dalam berinternet. Sebagai catatan, setiap negara yang dinilai Freedom House akan dimasukkan ke dalam skala 100 hingga 0, dengan skor 100 mewakili kondisi yang paling bebas.

Freedom House memberikan contoh beberapa kasus kunci sejak 1 Juni 2018 hingga 31 Mei 2019 yang membuat kebebasan internet di Indonesia menurun. Pada aspek hambatan akses internet, misalnya, mereka memberi nilai 14/25.

Pada aspek hambatan akses, kasus kunci yang mereka soroti adalah pembatasan media sosial dan platform komunikasi pada Mei 2019. Pada waktu itu, pemerintah membatasi akses internet selama dua hari dengan alasan untuk membatasi penyebaran disinformasi pasca pemilihan presiden.

Selain hambatan akses, Freedom House juga menilai aspek pembatasan konten. Untuk aspek ini, mereka hanya memberi nilai 19/35.

Freedom House menganggap bahwa disinformasi di Indonesia merupakan kasus yang serius, seiring dengan manipulasi buzzer bayaran politikus untuk menyebarkan propaganda politik mereka. Selain itu, mereka juga menggarisbawahi pemblokiran ratusan ribu situs web yang diblokir oleh pemerintah yang dianggap sebagai “konten negatif”.

Adapun pada aspek ketiga, yakni pelanggaran hak pengguna, Freedom House memberikan nilai rendah dengan skor 18/40. Nilai kecil tersebut didasari oleh beberapa kasus kunci yang disoroti Freedom House, mulai dari pengawasan pemerintah hingga kematian jurnalis.

Pada Oktober 2018, misalnya, pemerintah menciptakan ‘war room’ yang berisikan 70 pegawai untuk memonitor media sosial secara real time. Selain mengawasi, pemerintah juga mengancam akan menuntut mereka yang dianggap menyebarkan hoaks.

Freedom House juga mencontohkan pelanggaran hak pengguna internet dengan kasus kematian Muhammad Yusuf, seorang jurnalis media online ‘Kemajuan Rakyat’, yang meninggal dalam tahanan ketika menunggu proses persidangan. Kematiannya ini dikaitkan dengan berita yang dia buat tentang sengketa tanah antara petani dengan perusahaan kelapa sawit pada Juli 2018.

Hasil riset ini pertama kali diketahui dari utas yang dibuat oleh Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), Damar Juniarto, di Twitter. kumparan sudah meminta tanggapan Kominfo terkait penelitian ini, namun belum ada tanggapan.

Riset bertajuk “Freedom on the Net 2019” dari lembaga tersebut menunjukkan bahwa skor kebebasan internet Indonesia berada pada angka 51 dari skala 0 hingga 100. Angka ini sedikit menurun dari angka 54 di tahun sebelumnya.

Skor tersebut mengkategorikan Indonesia sebagai negara yang ‘sebagian bebas’ dalam berinternet.

Evaluasi dari riset ini dilakukan dari Juni 2018 hingga Mei 2019. Freedom House mengungkapkan bahwa meskipun penggunaan internet terus meningkat, masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai kendala untuk berselancar di internet.

Riset ini menyalahkan sikap ‘pembatasan media sosial berselang’ yang dilakukan oleh pemerintah.

Pembatasan tersebut diberlakukan setelah polarisasi pemilihan presiden pada bulan April lalu antara Presiden Joko Widodo “Jokowi” dengan kandidat lawan yaitu Prabowo Subianto. Pendukung Prabowo menuduh kemenangan Jokowi sebagai hasil penipuan pemilu.

Pemerintah membatasi akses ke berbagai platform media sosial serta aplikasi pengirim pesan online dari tanggal 22 sampai 24 Mei, selama aksi demo pasca pemilihan presiden.

Menrut riset, aksi demo yang berlangsung rusuh tersebut digunakan sebagai “pembenaran oleh pihak berwenang untuk membatasi media sosial serta platform komunikasi.”

Ada pula dugaan pembatasan internet yang dilakukan pada bulan Agustus lalu ketika pemerintah memberlakukan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dengan mengutip kekhawatiran keamanan atas “aksi demo anti-diskriminasi dan pro-kemerdekaan.”

“Manipulasi yang terkoordinasi atas konten online oleh pemerintah, pihak pendukung, dan aktor politik lainnya telah mendistorsi lanskap penyebaran informasi…… para aktor politik mengeksploitasi perpecahan yang ada dan mendeligitimasi proses pemilihan demi mendapatkan keuntungan politik,” menurut riset dari Freedom House.

Menurut riset tersebut, kedua kubu kandidat presiden dilaporkan menyewa ahli strategi kampanye online dan memobilisasi komentator bayaran yang dikenal sebagai “buzzer” serta akun otomatis untuk menyebarkan propaganda politik menjelang pemilihan presiden.

Riset ini juga menyebutkan sejumlah jurnalis yang telah menjadi sasaran doxing serta bentuk kekerasan lainnya setelah mempulikasikan konten online.

Salah satu contoh yang digunakan adalah seorang jurnalis detik.com yang menjadi korban setelah ia mengutip seorang tokoh terkemuka yang mendesak masyarakat untuk tidak memilih Presiden Jokowi dalam laporannya.

“Doxing” mengacu pada tindakan penyebarluasan informasi pribadi orang lain atau melacak informasi pribadi seseorang di internet, yang biasanya dilakukan dengan niat yang tidak terpuji.

Riset ini juga melaporkan bahwa kelompok minoritas di Indonesia – komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT – terus menjadi sasaran sensor dan pembatasan online oleh pihak berwenang.

Contohnya, Google terpaksa menghapus 73 aplikasi yang memiliki tema LGBT dari toko online-nya atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia.

Smartfren Siap Uji Jaringan 5G di Indonesia


Smartfren Siap Uji Jaringan 5G di Indonesia – Meski di Indonesia penerapannya masih terbilang jauh, tapi sejumlah operator seluler Tanah Air mulai melakukan uji coba teknologi untuk mendukung 5G, salah satunya Smartfren. Smartfren menjadi salah satu operator telekomunikasi yang siap menyambut datangnya era internet mobile 5G. Bahkan, operator mengaku siap menguji jaringan telekomunikasi masa depan itu khusus costumer experience. Smartfren telah bersiap untuk menyambut kehadiran jaringan generasi selanjutnya 5G yang telah di depan mata. Perusahaan telekomunikasi tersebut melakukan simulasi dari penerapan teknologi 5G di Surabaya, Jawa Timur.

Deputy CEO Smartfren, Djoko Tata Ibrahim, mengatakan bahwa consumer experience 5G itu akan dibuka di Galeri Smartfren di Sabang, http://192.110.160.22/ Jakarta Pusat. Di sana, seluruh pengunjung bisa menjajal teknologi 5G dan memahami pemanfaatannya.

Smartfren Siap Uji Jaringan 5G di Indonesia

Keseriusan Smartfren dalam menyambut datangnya jaringan 5G terlihat dari berbagai persiapan yang mereka lakukan. Salah satunya pemasangan small cell di sejumlah daerah di Jawa Timur.

Djoko mengatakan, pengunjung bisa mencicipi teknologi 5G milik Smartfren itu mulai Januari 2020. Kecepatan jaringan 5G Smartfren diklaim bisa mencapai 1,6 terabyte per detik (Tbps).

“Kalau ke sana mau coba silakan. Canggihnya bagaimana, sih? Kan, nanti bisa sampai 1,6 Tbps kecepatannya. sbobet88 Speed-nya tinggi banget. Nanti ada HP yang bisa dicoba dan aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa digunakan supaya dapat experience yang beda gitu,” ujar Djoko di sela acara Maximize Your iPhone 11 with Smartfren eSIM di Jakarta, Senin (9/12).

Djoko menekankan bahwa teknologi 5G hingga saat ini masih sebatas uji coba internal saja, dan belum bisa dikomersialkan karena masih terhalang aturan dari pemerintah. Pemerintah sendiri hingga saat ini masih belum menetapkan aturan yang jelas untuk teknologi 5G.

Smartfren Siap Uji Jaringan 5G di Indonesia

Ia juga enggan menyebut pengujian 5G ini akan dilakukan di pita frekuensi berapa.

“Tapi itu buat tes sendiri aja, belum bisa di komersilkan. Hanya di sekitar Sabang di galeri kami. Lagi pula pemerintah belum menentukan frekuensi mana dan alokasinya berapa. Itu yang belum ditetapkan,” tegas Djoko.

Sebelumnya, Smartfren sudah pernah pernah melakukan uji coba 5G pertamanya dengan perusahaan telekomunikasi asal China, daftar sbobet ZTE, pada awal 2019. Perusahaan juga pernah melakukan uji coba 5G untuk industri di Marunda Refinery PT Smart, Bekasi, pada Agustus lalu.

Tujuan Smartfren melakukan uji coba ini adalah untuk mendukung serta menunjukkan kesiapan dari sisi teknologi demi menyambut industri 4.0.

Dalam uji coba itu, Smartfren menerapkan satu sistem dan juga infrastruktur yang mengambil salah satu prinsip dari teknologi 5G, yaitu kepadatan jumlah penerima dan juga pemancar.

Menurut Munir Syahda Prabowo, VP Technology Relations and Special Project Smartfren, salah satu contoh penerapan infrastruktur dan juga teknologi baru yang diterapkan Smartfren adalah dengan meletakkan antena lebih dekat ke tanah dengan menggunakan BTS (Base Transceiver Station) mini atau Small Cell, untuk mentransmisikan apa yang disebut sebagai “gelombang milimeter”, dan juga menambah jumlah pemancar serta penerima yang lebih besar.

“Ini akan memungkinkan kepadatan penggunaan yang lebih tinggi, salah satu prinsip teknologi 5G inilah yang sudah kami exercise dan terapkan sekarang. sbobetasia Memang saat ini prinsip teknologi ini kami gunakan untuk mengurai kepadatan dan juga mengoptimalkan layanan kepada para pelanggan,” ujar Munir, dalam acara Smartfren Media Experience di Surabaya, Kamis (24/10).

Selain teknologi dan juga prinsip di atas, sejak 2017 lalu, Smartfren juga telah menerapkan beberapa teknologi yang menjadi salah satu pendukung dari penerapan teknologi 5G, seperti Massive MIMO Base Stations dan Multi-Antenna Space Division Multiple Access (SDMA).

Menurut Munir, saat ini teknologi 5G sendiri diprediksi akan dimanfaatkan terutama untuk kepentingan industri, dan belum menjadi suatu teknologi yang akan menggantikan konektivitas 4G.

Sementara untuk kebutuhan end-user yang memakai handset atau perangkat mobile, masih akan menggunakan 4G. sbobetonline Dengan kata lain, 5G nantinya masih akan fokus pada pasar tertentu. Terlebih, perangkat mobile yang mendukung 5G saat ini masih terbatas.

“5G nantinya bukan hanya sebagai suksesor 4G, kenapa demikian? Karena 5G punya spesifikasi tersendiri untuk pasar yang sangat fokus, seperti industri, mobil, entertainment, yang membutuhkan kapasitas bandwidth yang besar, jadi jangan terpikir 5G akan menggantikan 4G, tapi pelengkap, akan berbarengan,” ujarnya.

VP Technology Relations and Special Project Smartfren, Munir Syahda Prabowo, mengaku telah memasang sedikitnya 306 small cell yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur.

“Untuk Jawa Timur, kita alokasikan 306 small cell. Khusus di Surabaya ini paling banyak, bisa kita lihat jumlahnya mencapai 273. Daerah lainnya ada di Bojonegoro 4, Gresik 14, dan Sidoarjo 15,” ujar Munir, saat memaparkan presentasinya dalam acara Smartfren Media Experience, di Hotel Plataran Bromo, Jawa Timur, Kamis (24/10).

Munir mengaku, ada banyak keuntungan dari BTS (Base Transceiver Station) small cell ketimbang memakai macro BTS. Salah satunya adalah selain mengurangi risiko terjadinya blank spot, small cell juga dilengkapi dengan baterai cadangan.

“Keunggulan small cell ini adalah simpel. Small cell ini dilengkapi dengan baterai sebagai backup, jadi kalau mati lampu ini masih bisa nyala. Baterai ini bisa bertahan 6 sampai 8 jam,” ujar Munir.

Small cell sendiri merupakan BTS dalam bentuk mini yang dipergunakan untuk menaungi area geografis yang lebih kecil. Small cell menjadi salah satu syarat untuk membangun 5G, yang berguna untuk mentransmisikan apa yang disebut sebagai “gelombang milimeter”. Satu BTS small cell mampu memancarkan jaringan 1 hingga 2 kilometer, lebih kecil ketimbang macro BTS. Kendati begitu, dengan menggunakan small cell, menurut Munir, kecepatan data yang didapat jauh lebih optimal.

“Kenapa kita set 1 kilometer? Logikanya begini saja, jika kami set BTS ini 3 km, maka orang yang akan memakai BTS otomatis akan sangat banyak. Tapi, kalau kita set BTS ini 1 km, maka orang yang akan memakainya lebih sedikit. Maka kecepatannya juga akan lebih bagus. Orang pada saat menggunakan 5G tidak ingin quality-nya rendah,” papar Munir.

Meski Smartfren telah mempersiapkan hampir seluruh teknologi yang dibutuhkan untuk membangun 5G, seperti carrier aggregation, small cell, MiMo, QAM, beam forming, dan full deplex, namun hingga saat ini pemanfaatannya masih dipergunakan untuk 4G. Smartfren masih menunggu pita frekuensi millimeter wave 26 GHz-28 GHz yang tengah digodok oleh pemerintah untuk 5G.

Nantinya, Smartfren berencana akan melakukan konfigurasi ulang software di masing-masing small cell ketika jaringan 5G telah siap diterapkan di Indonesia.

Saat ditanya berapa jumlah small cell yang telah terpasang di Indonesia, Munir tidak merinci, dia hanya menjawab ada ribuan small cell yang telah tersebar di pulau Sumatra dan Jawa. Ke depannya, Smartfren berencana akan memasang small cell di calon ibu kota Indonesia di Kalimantan. 

Layanan Internet Dan Telekomunikasi Di Ibukota Baru Oleh Telkomsel

Layanan Internet Dan Telekomunikasi Di Ibukota Baru Oleh Telkomsel – Perpindahan ibu kota memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Dibutuhkan perencanaan yang akurat dan matang, termasuk dalam membangun infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang terpenting adalah telekomunikasi. Menanggapi rencana perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, Telkomsel, sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, melakukan berbagai upaya untuk mendukung rencana tersebut. Salah satunya dengan memperkuat infrastruktur jaringan di Kalimantan.

Operator seluler Telkomsel telah menjadi bagian untuk meningkatkan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Timur yang merupakan salah satu calon terkuat ibu kota baru Indonesia.

Layanan Internet Dan Telekomunikasi Di Ibukota Baru Oleh Telkomsel

Untuk di Pulau Kalimantan sendiri, Telkomsel sudah mengadakan lebih dari 17.800 unit Base Transceiver Station (BTS), dengan sekitar 11.700 di antaranya adalah BTS broadband yang telah sukses menjangkau lebih dari 90 persen populasi Pulau Kalimantan. Telkomsel juga telah siap melayani kebutuhan pelanggan, dengan adanya 62 gerai Grapari yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan.

Pada saat ini Telkomsel telah menerapkan teknologinya broadband versi terbarunya yaitu 4,9G Massive MIMO dengan melalui 4 unit BTS nya yang berada tersebar di Banjarmasin yang berada di Kalimantan Selatan dan Balikpapan (Kalimantan Timur), http://148.163.126.132/ dan. Teknologi 4,9G Massive Mimo akan menyediakan kapasitas jaringan yang lebih besar dan memberikan kualitas layanan yang lebih baik dari sebelumnya.

Telkomsel bakal mempercepat pembangunan ekosistem digital di Kalimantan Timur, terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Kedua wilayah ini sendiri disebut Presiden Joko Widodo sebagai calon ibu kota baru Indonesia. euro 2020 Karena Telkomsel merupakan jaringan terdepan yang tersebar di seluruh pulau, Telkomsel akan terus melanjutkan pembangunan teknologi digital di Kalimantan, sehingga siap mengadopsi ekosistem teknologi digital yang lengkap dan berkelanjutan. Segala upaya yang akan dilakukan dengan bertujuan senantiasa menjaga kedaulatan bangsa Indonesia agar dapat terus mengakselerasi pembangunan negeri yang berkesinambungan.

Layanan Internet Dan Telekomunikasi Di Ibukota Baru Oleh Telkomsel

Khusus di provinsi Kalimantan Timur, jika benar menjadi ibu kota baru Indonesia, Telkomsel juga telah menyiapkan berbagai layanan telekomunikasi yang berkualitas dengan dukungan 5.500 menara BTS, dengan sekitar 3.800 unit merupakan BTS broadband, serta pusat pelayanan pelanggan Grapari di 18 titik.

Operator telekomunikasi itu siap mematangkan infrastruktur jaringan demi dapat menghadirkan layanan data secara maksimal di kedua kabupaten tersebut. Saat ini, piala eropa 2020 Telkomsel sudah menggelar lebih dari 1.140 menara base transceiver station (BTS), dengan 67 persen di antaranya BTS broadband 3G atau 4G di Kutai Kartanegara, dan lebih dari 220 BTS yang 68 persen di antaranya BTS broadband 3G atau 4G di Penajam Paser Utara.

“Telkomsel senantiasa berupaya mendorong pertumbuhan ekosistem digital di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara serta Kalimantan Timur secara keseluruhan,” kata Direktur Utama Telkomsel, Emma Sri Martini.

Dengan memiliki bekal infrastruktur jaringan yang paling terdepan dan sudah tersebar di seluruh pulau, bandar euro Telkomsel terus mengembangkan pembangunan teknologi digital di Kalimantan sehingga siap mengadopsi ekosistem teknologi digital yang lengkap dan berkelanjutan.

Sudah menjadi tugas Telkomsel memberikan layanan terbaik ke seluruh masyarakat, yang meliputi akses terhadap jaringan telekomunikasi dan internet berkualitas serta menghadirkan solusi berdampak sosial positif dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital.

Jaringan internet mobile 4G milik Telkomsel sudah menjangkau 91 persen populasi Kutai Kartanegara dan 93 persen penduduk Penajam Paser Utara. Operator juga membawa teknologi 4.9G melalui BTS 4.9G Massive MiMo di Balikpapan, Kalimantan Timur, sejak 2018.

Khusus di provinsi Kalimantan Timur, Telkomsel juga telah menyiapkan berbagai layanan telekomunikasi yang berkualitas dengan dukungan 5.500 menara BTS, dengan sekitar 3.800 unit merupakan BTS broadband, judi euro serta pusat pelayanan pelanggan Grapari di 18 titik.

Tersedianya jaringan Telkomsel di sana juga turut mendorong penetrasi pelanggan yang menggunakan smartphone dengan total 70 persen di wilayah Kutai Kartanegara dan sebanyak 66 persen di Penajam Paser Utara. Operator juga mendukung kedua wilayah tersebut dengan kehadiran Grapari, judi bola euro 4 gerai di Kutai Kartanegara dan 1 gerai di Penajam Paser Utara, untuk pelayanan pengguna Telkmosel.

Ekosistem Digital di Kalimantan Timur

Sejumlah program dengan pemanfaatan teknologi juga disiapkan Telkomsel untuk memberikan dampak sosial positif bagi penduduk di sana. Salah satunya literasi digital melalui program Internet Baik.

Selain itu, ada juga program pengembangan talenta, misal, The NextDev dan Youth Digital. The NextDev merupakan ajang pencarian startup lokal yang inovatif, sementara Youth Digital adalah kelas edukasi berbasis teknologi untuk siswa SMA atau SMK.

Telkomsel dan pemerintah daerah setempat juga terus berupaya mewujudkan smart city di Kalimantan Timur. bandar bola euro Hasil kolaborasinya sudah terlihat dengan hadirnya layanan Samsat keliling, kasir online di berbagai tempat belanja, aplikasi pengelolaan pajak, hingga aplikasi parkir pintar.

Lebih lanjut, Telkomsel disebut Emma akan tetap mengoptimalkan jaringan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perbatasan Pulau Kalimantan untuk mendukung kedaulatan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jaringan telekomunikasi Telkomsel telah hadir di daerah perbatasan Pulau Kalimantan yaitu di Pulau Sebatik dan Nunukan. agen bola euro Di Nunukan, Telkomsel telah menggelar 187 unit BTS, dengan 127 unit di antaranya adalah BTS broadband. Sedangkan di Pulau Sebatik, Telkomsel telah menggelar 78 unit BTS, yang 59 unit di antaranya adalah BTS broadband.

Kemudian di provinsi Kalimantan Tengah, Telkomsel telah menggelar BTS sekitar 3.300 unit, di mana sekitar 2.000 unit merupakan BTS broadband. Sedangkan untuk provinsi Kalimantan Barat, Telkomsel telah menggelar BTS sekitar 3.800 unit, dengan 2.400 unit di antaranya merupakan BTS broadband.

Telkomsel juga telah menerapkan teknologi broadband terbaru yaitu yaitu 4,9G Massive MIMO melalui 4 unit BTS yang tersebar di Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Tarakan (Kalimantan Utara). Teknologi 4,9G Massive Mimo akan memberikan kapasitas jaringan yang lebih besar dan memberikan kualitas layanan yang lebih baik.

Persiapan Telkomsel dalam menyiapkan insfrastruktur tidak hanya sekedar membuka akses komunikasi, namun juga dapat mengakselerasi terbentuknya sebuah ekosistem gaya hidup dalam digital penduduk yang berada di Kalimantan Timur dan sekitarnya. taruhan bola euro Dalam hal ini Telkomsel sangat siap untuk mendukung dan memberikan topangan pengganti ibukota Jakarta yang satu ini dengan 56 kota dan kabupaten lainnya untuk seluruh provinsi Kalimantan degan infrastruktur jaringan dan layanan.

“Ibu kota negara merupakan salah satu simbol negara yang terpenting. Dengan berpindahnya ke Kalimantan untuk menjadi ibu kota Indonesia dimana untuk geografis adalah daerah perbatasan NKRI, menjadi operator seluler, Telkomsel juga akan terus bekerja sama dengan pemerintah dalam mendukung kesejahteraan, kedaulatan, dan juga demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berupaya memberikan layanan telekomunikasi pada seluruh daerah perbatasan yang berada di Kalimantan.

Hal ini dilakukan seluruhnya untuk akselerasi kepada tanah air kita,’ kata Emma

Kominfo: Mendukung Rencana Google Bangun Cloud Region

Kominfo: Mendukung Rencana Google Bangun Cloud Region – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, mendesak raksasa teknologi Google untuk dapat segera membangun data center yang letaknya di Indonesia. Diketahui, bahwa platform mesin pencari itu memiliki layanan penyimpanan komputasi awan yang dikenal dengan nama Google Cloud.

Permintaan Johnny untuk pembangunan data center di Indonesia sendiri ialah untuk menjamin keamanan data pengguna Google di Indonesia dan memiliki kendali yang besar untuk mengelola data masyarakat. Dengan begitu, kemungkinan kebocoran atau penyaalahgunaan data bisa dihindari atau lebih mudah ditanggulangi.

Kominfo: Mendukung Rencana Google Bangun Cloud Region

“Saya berharap dengan kerja sama dengan Google, saya minta ke Google, saya minta siapkan data center within territorial Indonesia,” ujar Johnny di sela acara Googe for Indonesia di Jakarta.

“Khusus Indonesia yang besar, pastikan data center yang terintegrasi. Kami bicara ke negara sahabat, http://111.221.46.189/ untuk pastikan kedaulatan data bermanfaat bagi masyarakat dan kemaslahatan umat, tidak hanya orang Indonesia tapi juga secara global,” lanjutnya.

Selain memberikan jaminan keamanan data, pengadaan data center di Indonesia juga akan mempersingkat latensi sehingga kecepatan download dan upload juga akan semakin cepat.

Google Berencana Bangun Cloud Region Jakarta 2020

Permintaan Menkominfo ini langsung disanggupi Google. Perusahaan bahkan sudah mengungkap rencana pembangunan data center di Indonesia dalam konferensi Google Cloud NEXT’19 pada April 2019 lalu.

Jason Tedjasukmana, Head Corporate Communication Google Indonesia mengatakan, bahwa Google akan meluncurkan data center Cloud Region di Jakarta pada semester pertama 2020. slot online Langkah itu juga sekaligus untuk mengabulkan permintaan para kliennya di Indonesia.

Kominfo: Mendukung Rencana Google Bangun Cloud Region

“Itu yang sudah diminta sama nasabah-nasabah Google Cloud yang ada di sini. Karena cloud lebih tepat latensinya,” ujar Jason. “Kami akan hadirkan Cloud Region tahun depan, itu tanggalnya enggak tahu.”

Hingga saat ini, Google Cloud sudah memiliki banyak konsumen dari perusahaan besar di Indonesia. Beberapa di antaranya ialah Gojek, Bank BRI, Alfamart, hingga Tokopedia.

Google sendiri sudah mendirikan infrastruktur daata center Google Cloud di 20 regional. Selain Jakarta, Google juga akan mendirikan Cloud Region di Seoul (Korea Selatan), Las Vegas, dan Salt Lake City (AS).

Pemerintah Indonesia berencana akan membangun data center sendiri yang akan dikelola secara mandiri. judi slot online Pusat data ini bakal digunakan untuk menyimpan dan mengelola data pemerintah yang masuk ke dalam klasifikasi data elektronik strategis dalam revisi Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE) No. 71 tahun 2019.

Dalam revisi PP PSTE tersebut ada tiga klasifikasi data elektronik: strategis, tinggi, dan rendah. Data elektronik strategis dan tinggi diwajibkan untuk menyimpan dan mengelola datanya di dalam negeri. Sedangkan, dua kategori lainnya bisa berada di luar negeri, jika memenuhi syarat dengan tetap berada di bawah pengawasan dan penegakan hukum.

Dirjen Aptika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, alasan pemerintah membangun data center sendiri di dalam negeri adalah untuk menjamin kerahasiaan negara. Ia mengungkapkan, ada beberapa instansi yang masih menggunakan data center di luar negeri. Untuk saat ini hal tersebut masih dikecualikan.

“BMKG karena dia pake satelit dan pake peneliti, dia taruhnya di tempatnya Google. Kami ingin proses ke BMKG harus ada di Indonesia. Boleh taruh di cloud, tapi cloud-nya harus ada di Indonesia,” tuturnya dalam sebuah diskusi di Jakarta.

“Karena memang kalau layanan itu tidak ada, untuk saat ini ya tidak apa-apa. Karena fungsinya vital, premium303 kalau gempa itu tinggi sekali pernah sampai sistem mereka itu down.”

Rencananya data center milik pemerintah akan selesai pada tahun 2022. Semuel tidak mengungkapkan lebih jelas secara spesifik soal data center ini, seperti lokasi, nilai investasi, dan kapasitas yang akan tersedia.

“Cloud itu pemerintah sedang membangun, kita akan membangun, kita akan bangun data center, yang akan selesai di tahun 2022. Dananya berapa itu ada di Bappenas. Tapi sekarang pemanfaatannya saya mau organisir dan melihat kebutuhannya,” ungkapnya.

Pemerintah akhirnya merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang PP PSTE dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 pada 10 Oktober lalu. Dalam aturan itu, setiap penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, baik swasta maupun pemerintah, akan diminta mendaftarkan layanannya untuk menentukan spesifikasi data elektronik yang digunakan.

“Indonesia adalah kekuatan digital dan negara yang penting untuk Google Cloud di Asia Tenggara. Sambil bersiap untuk peluncuran Region Cloud Jakarta yang sangat ditunggu-tunggu pada paruh pertama tahun 2020, kami terus berada di depan dengan beragam penawaran dan kemitraan lokal untuk mendorong penggunaan cloud dan mempercepat Indonesia 4.0,” kata Tim Synan, direktur wilayah Asia Tenggara Google Cloud, dalam pernyataan resmi.

Dengan dibukanya data center region baru ini, pelanggan Google Cloud Platform (GCP) di Indonesia akan diuntungkan dengan tingkat latency rendah dan kinerja yang tinggi dalam penggunaan serta data berbasis cloud.

Menteri Kominfo Rudiantara menyambut baik dengan hadirnya data center atau Google Cloud Region yang akan diluncurkan pada semester pertama tahun 2020. Hal ini akan membuat nilai ekonomi digital Indonesia akan bertambah.

“Google Cloud akan membangun data center-nya di Indonesia. Saat ini mereka masih pakai data center di luar. Akan ada data center yang world class di Indonesia. Dampaknya apa akan bisa membantu akselarasi ekonomi Indonesia, akan banyak startup yang bisa memanfaatkan infrastruktur ini,” jelasnya saat ditemui di acara peluncuran platform Simonas di Kantor Kominfo, Jakarta.

Rudiantara sempat menyinggung masalah susahnya membangun data center di Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi hambatan adalah pasokan listrik.

“Kita juga punya permasalahan sebetulnya. Kalau data center tier 4 itu ada klasifikasi khusus, ada dua pemasok listrik perusahaan yang berbeda. Di kita yang ada PLN. Cikarang bisa itu, ada Cikarang Listrindo. Jadi Cikarang bisa untuk tier 4. Kenapa tier 4? Karena banyak perusahaan multinasional di sini mereka mau yang tier 4,” terangnya.

Ke depan, Kominfo dan Google akan bekerja sama untuk mensinergikan strategi khusus untuk meningkatkan ekonomi digital dengan hadirnya Region Cloud Jakarta tahun 2020.

Region Cloud terdiri dari beberapa zona ketersediaan, yang dirancang untuk ketersediaan tinggi guna melindungi dari terjadinya gangguan layanan. Dengan dibukanya region ini, pelanggan Google di Indonesia akan memperoleh latensi yang rendah dan kinerja tinggi untuk beban kerja dan data mereka yang berbasis cloud.

Saat ini, Google Cloud Platform telah memiliki 20 Region Cloud yang tersebar di seluruh dunia, seperti Mumbai, Singapura, Taiwan, Sydney, dan Tokyo. Di Indonesia, sejumlah perusahaan besar telah menggunakan layanan Google Cloud Platform, di antaranya adalah Blue Bird Group, CT Corp, Sale Stock, Gojek, Emtek, Tokopedia, dan Traveloka.

Google mengungkapkan sedang berinvestasi dalam program-program yang bertujuan membantu startup-startup di Indonesia dalam mengembangkan bisnisnya.

Back to top